INFOSUKAMARA.COM, JAKARTA – Membangun kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya melalui penyaluran bantuan sosial. Penguatan kemampuan individu dan keluarga untuk mandiri secara ekonomi juga perlu menjadi bagian utama dari kebijakan pembangunan nasional.
Hal tersebut menjadi perhatian M. Mutik Saputra, Pendiri dan Peneliti Lembaga Studi dan Riset Sumber Daya Manusia Nusantara, dalam pandangannya yang disampaikan di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Ia menanggapi kritik Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mengenai alokasi anggaran pemberdayaan yang dinilai belum mendapatkan perhatian setara dalam struktur APBN dan masih ditempatkan seperti “anak tiri”.
Bagi Saputra, persoalan tersebut harus dilihat sebagai momentum untuk mengevaluasi cara negara menangani kemiskinan. Selama ini, perlindungan sosial cenderung lebih menonjolkan bantuan langsung dibandingkan upaya membangun kemampuan masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidupnya.
“Selama beberapa dekade, instrumen perlindungan sosial kita didominasi oleh skema bantuan sosial (bansos) konsumtif,” ujarnya.
Menurutnya, bantuan sosial bukanlah kebijakan yang harus dihilangkan. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, bantuan tetap dibutuhkan untuk menjaga daya beli masyarakat rentan. Namun, bantuan tersebut perlu dilengkapi dengan program yang membuka akses terhadap pekerjaan, keterampilan, dan peluang usaha.
“Kemiskinan pada dasarnya bukanlah sekadar masalah kekurangan pendapatan hari ini, melainkan masalah perampasan kapabilitas (capability deprivation). Ketika anggaran pemberdayaan masyarakat dipangkas atau dicoret demi alasan efisiensi fiskal yang semu, negara sebenarnya sedang membatasi hak warga negara untuk meningkatkan kapasitas diri, mengakses pelbagai peluang usaha, dan meng-upgrade keterampilan teknis mereka,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa terbatasnya kesempatan untuk berkembang dapat membuat masyarakat miskin semakin sulit memperbaiki keadaan. Situasi tersebut juga berpotensi mempertahankan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Karena itu, orientasi pembangunan perlu diarahkan pada pembentukan masyarakat yang memiliki kemampuan produktif. Negara tidak hanya dituntut hadir ketika masyarakat mengalami kesulitan, tetapi juga perlu menyediakan sarana agar mereka dapat meningkatkan kapasitas dan berdiri di atas kemampuan sendiri.
“Keberhasilan pembangunan ekonomi nasional tidak boleh lagi diukur secara kuantitatif dari seberapa besar serapan dana bansos yang berhasil disalurkan, melainkan dari indikator kualitatif: seberapa banyak kepala keluarga yang berhasil keluar dari garis kemiskinan secara permanen dan mandiri berkat program pemberdayaan,” jelasnya.
Saputra menyebut program Makan Bergizi Gratis dalam ekosistem Badan Gizi Nasional sebagai salah satu contoh keterkaitan program pemerintah dengan pemberdayaan ekonomi. Melalui pelibatan rantai pasok lokal, kegiatan tersebut dinilai dapat membuka peluang kerja dan memperluas ruang usaha bagi masyarakat.
Ia menyampaikan data penyerapan sekitar 1,3 juta hingga 1,5 juta tenaga kerja dari kelompok miskin secara langsung. Selain itu, ekosistem program tersebut disebut mendorong terbentuknya 148.000 hingga 154.000 pelaku usaha baru yang mandiri.
Agar kebijakan pemberdayaan lebih efektif, Lembaga Studi dan Riset Sumber Daya Manusia Nusantara mengajukan tiga rekomendasi. Pertama, setiap kementerian teknis perlu memiliki indikator kinerja yang mengukur hasil nyata program pemberdayaan.
Kedua, pemerintah perlu membangun integrasi data pemberdayaan agar koordinasi lintas kementerian berjalan lebih efektif. Ketiga, anggaran perlindungan sosial perlu secara bertahap diarahkan pada investasi pengembangan kapasitas manusia.
“Menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai ‘anak utama’ dalam APBN adalah satu-satunya pilihan rasional jika kita ingin mencetak generasi emas Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan terlepas dari belenggu ketergantungan bantuan,” tutupnya.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
Leave a Reply